Publikasi di Jurnal Ilmiah Sebagai Syarat Lulus Terancam Gagal!


Tidak ada habis-habisnya membicarakan pendidikan di Indonesia. Dari SMA, aku suka menulis soal problem pendidikan di sekolahan. Sekarang, kemampuan berpikir kritisku mulai meningkat sejak duduk di bangku kuliah, dan aku suka membicarakan filosofi. Tapi sekarang, sebuah kebijakan pemerintah yang baru bisa menjadi mimpi buruk semua calon sarjana di Indonesia. Ya, mungkin yang rajin baca koran sudah tahu apa maksudku.

Muhammad Nuh, Mendiknas


Kewajiban lulusan S-1, S-2, dan S-3 untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal ilmiah. Hanya karena Malaysia menerbitkan jurnal ilmiah lebih banyak dari kita, Mendiknas langsung iri dan memaksa calon sarjana kita untuk lebih giat menulis sampai-sampai membuat sebuah peraturan.

Kebijakan ini menyulut kontroversi yang benar-benar panjang. Apa gerangan yang ada di pikiran pemerintah? Aku akan mencoba membahas kebijakan baru ini dan menyampaikan argument yang berkaitan, karena sejujurnya, kebijakan baru ini benar-benar harus mendapat tertawaan.

Pertama, kontradiksi yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut artikel ini, kewajiban publikasi itu TIDAK memiliki kekuatan hukum dan hanya bersifat dorongan. Dari sini saja sudah kelihatan betapa tidak konsistennya pemerintah kita dalam menetapkan peraturan. Kalau peraturan ini tidak memiliki kekuatan hukum, lantas untuk apa aturan ini ada? Apakah hanya sebagai pajangan saja? Kalau memang begitu, untuk apa membuat sebuah aturan? Bayangkan berapa banyak uang negara yang bisa dihemat. Tidak perlu ada rapat-rapat di hotel mewah, tidak perlu menyajikan konsumsi buat pejabat, dan tidak perlu bayar gaji rapat. Gila!

Kedua, generalisasi oleh pemerintah. Pemerintah mungkin tidak pernah tahu keadaan di lapangan, sehingga bisa dengan seenaknya memutuskan peraturan ini. Pak Menteri, jangan hanya berkunjung ke PTN terkenal, tapi sekali-sekali tengoklah universitas swasta yang tidak dapat bantuan pemerintah. Lihatlah fasilitas mereka, lihatlah keadaan pengajar mereka. Tidak semua universitas di Indonesia bisa jadi seperti PTN emblem kuning yang Bapak banggakan, karena Bapak tidak memberikan mereka perhatian yang Bapak berikan kepada anak kesayangan Bapak. Kalau peraturan ini memang jadi berlaku, maka mungkin PTN saja yang tidak terhempas. Mereka punya pustaka lengkap, akses internet yang cepat, dan pengajar handal. Perbedaan ini seperti membandingkan Amerika dan Somalia. Jadi, peraturan ini seolah hanya berpihak pada PTN yang memiliki fasilitas mantap, dan menganggap semua universitas memiliki kemampuan yang sama dengan PTN ini. Sungguh tidak adil!

Ketiga, infrastruktur. Ya, pemerintah menyuruh mahasiswa menulis di jurnal. Tapi, coba hitung ada berapa banyak jurnal ilmiah di Indonesia. Apakah sebanding dengan jumlah mahasiswa S-1 di Indonesia? Apakah semua mahasiswa punya kesempatan sama untuk tampil di jurnal itu? Kalau memang mau membuat jurnal online yang disetujui oleh DIKTI, apakah itu akan memberikan kesempatan yang sama juga? Infrastruktur kita masih belum memungkinkan untuk implementasi peraturan ini. Apa perlu aku tambahkan kalau tidak semua universitas mempunyai koneksi internet yang mumpuni?

Aku bisa saja menambah daftar ini, tapi mungkin 3 poin utama itu sepertinya sudah cukup untuk menggambarkan mengapa kebijakan ini akan gagal. Selama masih terdapat ketimpangan antar universitas, ditambah niat dari calon sarjana kita, kebijakan ini mustahil dilakukan.

About darksiderzukasa

I am a drifter. I do not belong to anyone. I am a free spirit. My words are not tied to any rules.

Posted on Maret 2, 2012, in Indonesia, Sosial and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. hmm, saya sih menganggap ini sebuah tantangan…^_^

  2. memang kalau dilihat dari gelagat si menteri OOn kayak gini, kita cuman bisa bilang semoga aja ga ada nasib buruk menimpa dia, bukan ane dendam ama dia, tapi ngeliat kenyataan kebijakannya yang acapkali cuma pepesan kosong dan kadang gak makna banget, ane ngiri ama negara jepang, ngeliat di animenya sendiri materi pelajaran sdnya beda jauh ama disini, kalo disini sd cuman bisa diajar ngitung ama baca doang (kan kata si menteri kita satu ini pelajaran IPA IPS mo dihapus dari SD……) disana dah diajarin ilmu yang dah mumpuni, sedih ane kalo ngebayangin lulusan SD cuman bisa calistung doang…., sementara negara lain anak2 SDnya dah bisa berexperimen, gini nih kalo jabatan diberikan ke orang yang bukan ahlinya….. kiamat……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: